Namun sudahkan pemerintah memperhatikan mereka? logikanya saja bila pemerintah pusat tidak seberapa care dengan kondisi tapal batas yang seringkali diserobot oleh negara tetangga, apalagi care terhadap penduduk atau rakyatnya yang notabenenya dianggap bisa menjaga dirinya sendiri. Inilah kondisi memprihatinkan dari perbatasan Indonesia Malaysia.
Wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan merupakan satu Outstanding Boundary Problems (OBP) atau masalah batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. Kawasan tersebut dihuni 1.883 penduduk atau 493 kepala keluarga. Luas wilayahnya sekitar 4.750 kilometer persegi.
Permasalahan di OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary (JIM) antara delegasi Indonesia, yang dipimpin Sekjen Kemendagri dengan Malaysia.
Minimnya patok batas negara menjadikan rawan untuk terjadi bias dan pencaplokan wilayah dari negara lain
Menurut Reydonnyzar, permasalahan batas patok wilayah Indonesia dengan Malaysia adalah persoalan lama. Pergeseran patok batas wilayah sangat mungkin terjadi. Namun, persoalan itu kini sedang dibicarakan melalui perundingan diplomasi agar ditemukan solusi terbaik.
Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian Landas Kontinen 1969. Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang.
sumber
