Rencana investasi Research In Motion sebagai produsen BlackBerry membangun pabrik di Malaysia mendapat perhatian pemerintah. Maklum saja, jika sudah beroperasi pabrik itu akan memasarkan produk mereka di Indonesia.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah berencana akan menyiapkan disinsentif terhadap produsen yang produknya tidak diproduksi di dalam negeri tetapi dipasarkan di Indonesia. Sehingga harus dibuat aturan yang membuat investor lebih tertarik investasi di Indonesia jika sasaran marketnya di sini.
Diberitakan sebelumnya pemerintah Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan Research In Motion (RIM) sebagai produsen Blackberry agar mereka membangun pabrik di Indonesia. Namun ternyata RIM memilih membangun pabrik di Malaysia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, RIM masih ragu membangun pabriknya di Indonesia adalah karena permintaan pembangunan data center oleh pemerintah Indonesia. 'Data center itu loh alasannya,' kata Gita beberapa waktu lalu.
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengenaan pajak barang mewah bisa dilakukan maksimal hingga 200%.
Bagaimana menurut Teknokerz? Jika ini betul-betul diterapkan, siap-siap saja, BlackBerry Gemini yang merupakan BlackBerry paling murah saja akan dihargai lebih dari Rp. 3000.000. Relakah anda membeli BlackBerry Torch seharga Rp 9 juta?
Jika demikian pajak BlackBerry setara pajak kendaraan mewah seperti Ferrari, Lamborghini, Porsche dan motor-motor besar di atas 250cc seperti Harley dan Ducati. Kendaraan-kendaraan seperti itu wajar saja jika dikenakan pajak besar, karena pasarnya sangat sedikit dan hanya kalangan kelas atas yang bisa beli. Namun bagaimana dengan BlackBerry yang belakangan ini mewabah dan penggunaannya tidak terbatas pada kelas atas saja?
Ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Bagaimanapun juga BlackBerry mempunyai pangsa pasar sangat besar di Indonesia. Namun di sisi lain birokrasi yang berbelit-belit pun merupakan penghambat bagi investor asing manapun selain faktor data center yang disebutkan.(detikinet.com)
