Bengkulu (ANTARA)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu menyampaikan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir Oktober 2011 jumlah penduduk bumi mencapai tujuh miliar jiwa.
"Dengan semakin padatnya penghuni bumi dibutuhkan komitmen setiap pengambil kebijakan untuk mengatasi dampak kependudukan yang akan mengancam kestabilan sosial," kata Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu Hilaludin Nasri di Bengkulu, Kamis.
Acara penyatuan komitmen bersama pemangku kebijakan di Bengkulu digelar di sebuah hotel di Bengkulu dengan mengusung tema "Tujuh Miliar Orang Tantangan dan Hambatan".
Dalam perhitungan PBB setidaknya terdapat lima orang bayi dilahirkan per detik di seluruh dunia sehingga perhitungan tujuh miliar penduduk bumi pada akhir oktober dipastikan akan terjadi.
Ia melanjutkan, jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan dapat menjadi ancaman dengan segala turunan seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, pangan dan lain sebagainya.
Berdasarkan sensus 2010, Bengkulu memiliki penduduk sebanyak 1,715,518 jiwa dengan laju pertambahan penduduk 1,67 atau setara dengan 85 jiwa per kilometer persegi, katanya.
Ia menyebutkan untuk sektor pendidikan, hasil perhitungan BKKBN daerah itu, pengaruh penduduk terhadap pendidikan dengan skenario pertumbuhan 2015 sebesar 2,50 (skenario tertinggi) maka dibutuhkan biaya bantuan operasional siswa (BOS) tingkat sekolah dasar mencapai Rp104 miliar lebih pertahun.
Ia menambahkan mengenai kependudukan patut menjadi perhatian bersama karena kondisi kini akan mempengaruhi kebijakan pembangunan, dampak perubahan dinamika kependudukan akan dirasakan dalam jangka waktu lama sehingga kadang menjadi terabaikan.
Untuk itu penanganan lintas sektor menjadi jawaban tepat atasi tantangan ledakan penduduk di Indonesia.
Selain itu tingginya angka penduduk akan berdampak kepada pembangunan nasional dan rendahnya suplai bahan pangan, lemahnya cadangan devisa dan mempengaruhi pada minimnya mutu sumberdaya manusia pada tingkat lokal dan nasional.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Bengkulu Zainal Abidin menyatakan Pemprov Bengkulu akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya menjawab tantangan ledakan penduduk.
sumber
"Dengan semakin padatnya penghuni bumi dibutuhkan komitmen setiap pengambil kebijakan untuk mengatasi dampak kependudukan yang akan mengancam kestabilan sosial," kata Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu Hilaludin Nasri di Bengkulu, Kamis.
Acara penyatuan komitmen bersama pemangku kebijakan di Bengkulu digelar di sebuah hotel di Bengkulu dengan mengusung tema "Tujuh Miliar Orang Tantangan dan Hambatan".
Dalam perhitungan PBB setidaknya terdapat lima orang bayi dilahirkan per detik di seluruh dunia sehingga perhitungan tujuh miliar penduduk bumi pada akhir oktober dipastikan akan terjadi.
Ia melanjutkan, jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan dapat menjadi ancaman dengan segala turunan seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, pangan dan lain sebagainya.
Berdasarkan sensus 2010, Bengkulu memiliki penduduk sebanyak 1,715,518 jiwa dengan laju pertambahan penduduk 1,67 atau setara dengan 85 jiwa per kilometer persegi, katanya.
Ia menyebutkan untuk sektor pendidikan, hasil perhitungan BKKBN daerah itu, pengaruh penduduk terhadap pendidikan dengan skenario pertumbuhan 2015 sebesar 2,50 (skenario tertinggi) maka dibutuhkan biaya bantuan operasional siswa (BOS) tingkat sekolah dasar mencapai Rp104 miliar lebih pertahun.
Ia menambahkan mengenai kependudukan patut menjadi perhatian bersama karena kondisi kini akan mempengaruhi kebijakan pembangunan, dampak perubahan dinamika kependudukan akan dirasakan dalam jangka waktu lama sehingga kadang menjadi terabaikan.
Untuk itu penanganan lintas sektor menjadi jawaban tepat atasi tantangan ledakan penduduk di Indonesia.
Selain itu tingginya angka penduduk akan berdampak kepada pembangunan nasional dan rendahnya suplai bahan pangan, lemahnya cadangan devisa dan mempengaruhi pada minimnya mutu sumberdaya manusia pada tingkat lokal dan nasional.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Bengkulu Zainal Abidin menyatakan Pemprov Bengkulu akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya menjawab tantangan ledakan penduduk.
sumber